Raih Nilai Tertinggi, Pemkot Depok Sabet WTP Ke 12 Berturut-turut

beritautama.co.id – Untuk ke 12 kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menyampaikan WTP ini menjadi bukti adanya transparasi dan akuntabilitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Bahkan, LKPD Kota Depok meraih nilai tertinggi dari lima kabupaten/kota.

“BPK sudah memberikan penilaian yang objektif berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LKPD TA 2022,” ungkap Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono mewakili Wali Kota Depok Mohammad Idris, menerima LHP atas LKPD TA 2022 dari Kepala BPK RI Perwakilan Jabar Paula Henry Simatupang.

Baca Juga: Ratusan Siswa SD Ikuti FLS2N 2023 Tingkat Kecamatan Bogor Utara

Penilaian tersebut, katanya lagi, juga menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah serta bukti adanya transparansi dan akuntabilitas atas LKPD TA 2022.

Imam Budi Hartono juga mengaku bangga memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para Kepala Dinas atau Badan yang berkinerja baik.

“Penghargaan WTP ke 12 yang sudah diraih Kota Depok secara berturut-turut adalah hasil profesionalisme kerja dan kekompakan ASN bersama Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah,” jelasnya.

Baca Juga: Tekan Angka stunting, Guru SD Bogor Barat Salurkan 114 Kg Telur Ayam

Tidak hanya itu, WTP ini juga hasil kontribusi dari seluruh Perangkat Daerah (PD). Termasuk, Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Inspektorat yang terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan keuangan yang diberikan setiap PD.

"Semoga hal ini terus dijaga dan semakin ditingkatkan. Termasuk hasil kerja sama yang baik pastinya dengan teman-teman DPRD Kota Depok. Terima kasih semua, terima kasih warga Depok," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPK Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jabar, Paula Henry Simatupang mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan BPK bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Baca Juga: Halal Bihalal Kadin Depok, Miftah Dukung Anggota Yang Jadi Caleg Dan Kemitraan Pemerintah Berjalan Baik

"Kami mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel," ungkapnya.

Paula mengatakan, hasil WTP tersebut didapat setelah dilakukan serangkaian tahapan pemeriksaan LKPD oleh tim BPK RI Perwakilan Jabar.